Postingan

Menampilkan postingan dari September, 2021

Menkeu Sri Mulyani Merealisasi Perlinsos Hingga 31 Agustus 2021 Mencapai Rp 268,5 Trilliun

Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) hingga 31 Agustus 2021 telah mencapai Rp268,5 triliun. Realisasi ini naik 5,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu senilai Rp254,6 triliun. Dia menuturkan, perlinsos dimanfaatkan untuk penyaluran bangunan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui bantuan sosial (bansos), subsidi, dan bantuan pemerintah lainnya. "Kalau kita lihat ini adalah remain high karena tahun lalu sudah melonjak sangat tinggi perlinsosnya," kata Sri Mulyani dalam video clip digital, Kamis (23/9/2021). Adapun pemanfaatan perlinsos hingga 31 Agustus 2021, terdiri dari Kartu Sembako kepada 16,1 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp28,6 triliun, Program keluarga Harapan (PKH) bantuan tunai bersyarat untuk 9,9 juta KPM sebesar Rp20,3 triliun, bansos tunai kepada 10 juta KPM senilai Rp17,25 triliun. Selain itu, program Kartu Prakerja kepada 3,6 juta peserta se...

Saham Kasino Yang Anjlok Dan Turun Drastis Hingga Mengalami Kerugian Hingga Rp 256 Trilliun Akibat Regulasi China

Jakarta - Saham-saham operator kasino Makau berguguran dan kehilangan rekor nilai pasar gabungan sebesar 18 miliar dolar AS atau Rp256,6 triliun pada Rabu (15/9/2021). Itu terjadi setelah pengumuman pemerintah akan merevisi aturan kasino untuk memperketat pembatasan pada driver, termasuk menunjuk perwakilan pemerintah untuk mengawasi perusahaan di pusat perjudian terbesar di dunia tersebut. Indeks Intelijen Bloomberg dari enam driver kasino terbesar di Makau anjlok 23 persen. Driver Amerika melihat aksi jual terburuk, dengan saham Sand China merosot 33 persen, sedangkan Wynn Macau anjlok 34 persen. Itu merupakan penurunan paling tajam yang pernah terjadi. Adapun saham Galaxy Amusement Group jatuh 20 persen, menjadi penurunan terdalam dalam satu dekade. Pemerintah Makau menyatakan akan memulai periode konsultasi publik selama 45 hari pada 15 September 2021 untuk membahas revisi aturan. Beberapa topik yang akan dibahas, di antaranya berapa banyak lisensi yang akan diberika...

Satgas BLBI Memanggil Pemilik Bank Pacific Karena Memiliki Hutang Sebesar Rp 3,57 Triliun

Jakarta - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI), akan memanggil pemilik Bank Asia Pasific, Setiawan Harjono (Steven Hui) dan Hendrawan Harjono (Xu Jing Nan), pada Kamis (9/9/2021). Pemanggilan kedua pemilik Financial institution Asia Pasific itu, dilakukan atas tagihan piutang negara sebesar Rp3,57 triliun, yang belum dilunasi dari program BLBI. Setiawan Harjono dan hendrawan Harjono ditagih terkait penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) PT Bank Asia Pacific yang saat itu merupakan perusahaan terbuka dan listing dengan kode saham BBKU. Satgas BLBI telah mengungumkan pemanggilan pemilik Financial institution Asia Pasific di media massa, pada Selasa (7/9/2021). Keduanya diminta hadir di Kementerian Keuangan Gedung Syafrudin Prawiranegara ll, pada Kamis (9/9/2021). "Setiawan Harjono dan Hendrawan Harjono diminta menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI setidak-tidaknya sebesar Rp 3.579.412.035.913.11 dalam ran...

PT. KAI Mengungkapkan Penyebab Terjadinya Pembengkakan Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB)

Jakarta - Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KAI Salusra Wijaya mengungkapkan penyebab terjadinya pembengkakan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) senilai 4,9 miliar dolar AS atau Rp69 triliun. Dia menjelaskan, penyebab utama expense overrun proyek KCJB adalah biaya Capital Outcome Proportion (COR) untuk Engineering Procurement Building and construction (EPC) sebesar 4,8 miliar dolar AS atau Rp68 triliun. Padahal, belanja modal atau capital expenditure (capex) awal KCJB senilai 6,07 miliar dolar AS. Jumlah itu terbagi atas EPC 4,8 miliar dolar AS dan non-EPC senilai 1,3 miliar dolar AS. "Kalau dibuat ringkasan, ini penyebab utama kenapa terjadi expense overrun, terbesar porsi COR di EPC,"kata Salusra dalam RDP bersama Komisi VI DPR, dikutip Kamis (2/9/2021). Selain itu, masalah pembebasan lahan. Dari kajian konsorsium Indonesia PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), pembebasan lahan menjadi permasalahan pelik. Itu karena jalu...